SPI Pemprov Jambi Rendah, Sempat Jadi Sorotan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini merilis hasil penilaian SPI seluruh pemda di Indonesia. Hasilnya, SPI Pemprov Jambi justru lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah kabupaten di Jambi. Bahkan sempat di bawah nasional.
SPI adalah survei penilaian integritas yang dilakukan KPK. Survei melibatkan pihak internal, eksternal dan eksper (pemangku kepentingan) melalui tatap mula dan kuisioner online. SPI dilakukan untuk mengukur tingkat/risiko korupsi.
Indeks Integritas Nasional berada di angka 71. Artinya Indonesia rentan korupsi. Data yang dihimpun menunjukkan skor SPI Pemprov Jambi pada tahun 2022 di bawah nasional yaitu 69,42. Dan pada 2023 menjadi 71,45. Naik tipis.
Bandingkan dengan sejumlah kabupaten di Jambi. SPI nya justru lebih baik. Kabupaten Muaro Jambii justru lebih baik dengan indeks SPI 72,38 pada 2022 dan 71,93 di 2023.
Begitu pula bila dibandingkan dengan indeks SPI Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten dengan kepala daerah Romi Hariyanto ini indeks SPI tahun 2022 dan 2023 unggul di atas Pemprov Jambi yang gubernurnya Al Haris.
Tanjung Jabung Timur mencatat indeks SPI nya masing-masing sebesar 73,58 dan 76,46.
Bandingkan juga dengan Kabupaten Merangin, daerah yang pernah dipimpin Al Haris. Indeks SPI Merangin pada 2022 cuma 68,57 dan di 2023 hanya
69,04. Artinya di bawah SPI. Nasional.
Metro Jambi pernah memuat berita terkait SPI ini. Berita berjudul KPK Soroti Skor SPI
Pemprov Jambi yang Masih Rendah tayang pada 2 Maret 2022.
Metro Jambi memuat pernyataan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili menyoroti skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jambi yang masih rendah.
Lili menjelaskan, dari pengukuran skor SPI tahun lalu, ditemukan sejumlah titik rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
Dari SPI ini setidaknya ada 7 item yang bisa dinilai. Beberapa diantaranya adalah pengelolaan anggaran terutama terkait dengan perjalanan dinas, Integritas dalam tugas yang terkait paut gratifikasi, suap ataupun pemerasan. Lalu SPI juga bisa menilai pengelolaan SDM. Poin ini berkaitan dengan jual beli jabatan.
Untuk diketahui Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto dikenal sebagai kepala daerah yang fair dalam pengisian jabatan. Kepala OPD tidak dijadikan alat atau ATM dalam pengisian jabatan.(*)