Mangurai.com – Pada dasarnya terjadi konflik mengena hak ulayat di papua menurut pandangan saya karena pertama alasannya karena Majelis Rakyat Papua (MRP) belum paham tentang tugas dan wewenang dari pada Majelis Rakyat Papua (MRP) sebenarnya tugas majelis rakyat Papua adalah melindungi manusia papua dan tanah papua musti majelis rakyat papua membuat suatu produk peraturan terkait mengenai hak ulayat ini agar hak ulayat masyarakat papua tetap di lindungi dan orang pun takut untuk berbuat sewenang-wenang jika ada satu aturan yang mengikat maka orang takut untuk melakukan sesuatu tanpa izin pada orang yang bersakutanya umpamanya seperti itu.
Dari diskusi dengan sejumlah anggota MRP, saya mendengar dan melihat bahwa MRP tidak tinggal diam. Anggota yang terdiri dari perwakilan adat, agama dan perempuan begitu beragam pembawaannya.
Ada yang berbicara lembut, normal, namun ada pula yang berbicara keras dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) mengamanahkan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. UU Otsus Papua memberikan wewenang bagi MRP untuk memberikan perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Kewenagan mayelis rakyat papua tidak hanya tentang pertimbangan dan persetujan terhadap bakal calon tapi uu nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua, dan juga untuk melindungi masyarakat papua termasuk harta dan kekayaaan alam di bumi cendrawasih atau lebih tepat di kenal provinsi papua.
Untuk menjaga hak ulayat bukan tugas MPR saja tapi tugas bersama dalam artian tugas seluruh masyarakat papua bersama-sama dengan masyarakat papua untuk menjaga dan melindungi hak ulayat masyarakat adat papua libatkan juga kepala suku dan tua-tua masyarakat papua secara universal.
Oleh Thomfi loho
Mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas Jambi
